DPRD: Infrastruktur dan Pelayanan Publik Masih Jadi PR Besar Pemkab Sumenep!
Sumenep, (Madura Today) – Masalah pembangunan, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal menjadi keluhan utama dan menjadi PR besar Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Masalah tersebut mendominasi keluhan masyarakat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggelar serap aspirasi (Reses) baru-baru ini.
Hal tersebut terungkap dari laporan hasil reses Fraksi-Fraksi di DPRD yang disampaikan dalam forum paripurna dengan agenda penyampaian hasil Reses III Tahun 2026 beberapa waktu lalu.
Reses III yang berlangsung pada 30 Juni–7 Juli 2026 dimanfaatkan para anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung melalui dialog di daerah pemilihan masing-masing.
Selama masa reses tersebut, 50 anggota DPRD bertemu konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing menyerap aspirasi.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan reses merupakan instrumen penting dalam memperkuat fungsi representasi DPRD sekaligus memastikan kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya.
“Melalui kegiatan ini, berbagai persoalan, kebutuhan, dan harapan masyarakat dapat diketahui secara nyata,” ujarnya, di ruangan kerjanya Selasa (14/7/2026) kemarin.
Menurut Zainal, seluruh masukan yang dihimpun dari masing-masing fraksi akan menjadi referensi dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah pada periode berikutnya.
“Seluruh hasil reses yang disampaikan masing-masing fraksi akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Berdasarkan laporan tujuh fraksi, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat, disusul peningkatan kualitas layanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Zainal menegaskan DPRD akan terus mengawal agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
DPRD berkomitmen mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar berbagai kebutuhan masyarakat yang muncul selama reses dapat direalisasikan secara bertahap sesuai skala prioritas,” ujarnya.
Administrator maduratoday.com



