DPRD Sumenep Ingatkan Kesiapan E-Voting Pilkades 2027

Sumenep, (Madura Today) – Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan pemerintah daerah agar mematangkan persiapan sebelum menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pilkades Serentak 2027.
Ia menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan koordinasi antara DPRD dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Menurut Hairul, e-voting dapat mempercepat penghitungan suara, mengurangi potensi politik uang, serta menekan risiko kerusakan surat suara. Namun, penerapannya harus didukung infrastruktur yang memadai, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan.
“E-voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Selain infrastruktur, Hairul menyoroti pentingnya pengawasan. Menurutnya, penggunaan teknologi elektronik membuat pengawasan tidak hanya dilakukan saat pemungutan suara, tetapi juga terhadap sistem, server, dan rekam jejak digital atau audit trail.
Karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, dan para saksi perlu mendapat bimbingan teknis sebelum pelaksanaan.
“E-voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.
Ia juga meminta DPMD tidak berjalan sendiri dalam mempersiapkan penerapan sistem tersebut. Koordinasi dengan DPRD dan instansi terkait diperlukan, termasuk untuk menyusun regulasi, menyinkronkan data pemilih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta menggelar simulasi di desa percontohan.
Hairul menyebut, rancangan regulasi yang diusulkan DPMD saat ini belum bisa dibahas lebih lanjut karena masih menunggu kepastian aturan dari pemerintah pusat.
Selama belum ada aturan khusus mengenai Pilkades melalui e-voting, pemerintah daerah masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.
Pelaksanaannya juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” ungkapnya.
Meski mendukung modernisasi Pilkades, Hairul mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan e-voting. Kesiapan aturan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Ia berharap DPMD segera mematangkan regulasi, memberikan pelatihan kepada panitia, serta menggelar simulasi secara terbuka sebelum sistem tersebut diterapkan.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” pungkasnya.
Hayat
Hayat adalah wartawan Lulusan Terbaik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta Tahun 2026.



