Sumenep, (Madura Today) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Sumenep, Jawa Timur, belum memberikan penjelasan mengenai pengusulan Badrul Akhmadi sebagai calon pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Sumenep.
Persoalan ini menjadi perhatian publik setelah Badrul dikabarkan keluar dari keanggotaan partai yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut.
Madura Today telah mengonfirmasi persoalan itu kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Sumenep, Hosnan, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (13/11/2026) pukul 09.30 WIB.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Hosnan yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep belum memberikan tanggapan.
Diberitakan sebelumnya, usulan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, dari PDI Perjuangan memunculkan tanda tanya.
Pasalnya, calon pengganti yang diusulkan, Badrul Akhmadi, dikabarkan keluar dari keanggotaan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Kabar tersebut mencuat setelah Badrul mengikuti seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) dan PT Sumekar, salah satu BUMD milik Pemkab Sumenep.
Persoalan ini menjadi perhatian karena PDIP justru mengusulkan nama Badrul untuk menggantikan almarhum Abd Rahman sebagai anggota DPRD Sumenep dari daerah pemilihan (Dapil) III.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, Badrul merupakan peraih suara terbanyak kedua setelah Abd Rahman dengan perolehan 2.405 suara. Atas dasar itu, namanya diusulkan sebagai calon pengganti melalui mekanisme PAW.
Seorang narasumber Madura Today yang meminta identitasnya dirahasiakan mempertanyakan status keanggotaan Badrul di PDI Perjuangan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar proses PAW tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Bukankah Badrul sudah keluar dari partai karena pernah mengikuti seleksi KI dan PT Sumekar baru-baru ini?” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Ia meminta KPU Kabupaten Sumenep lebih cermat dalam memverifikasi persyaratan calon pengganti agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Secara regulasi, mekanisme PAW anggota DPRD diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025,” jelasnya.
Aturan tersebut memuat persyaratan calon pengganti, termasuk ketentuan mengenai pemberhentian dari keanggotaan partai politik dan keanggotaan partai politik lain.
“Karena itu, status keanggotaan Badrul di PDIP perlu dipastikan. Termasuk, apakah benar yang bersangkutan telah keluar dari partai,” kata dia.
“KPU juga perlu menjelaskan apakah informasi tersebut sudah diklarifikasi dalam proses verifikasi,” tegasnya.
Hayat
Hayat adalah wartawan Lulusan Terbaik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta Tahun 2026.
