Sumenep, (Madura Today) – Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, membuat pembelian Biosolar kendaraan diesel dibatasi.
Kebijakan ini diterapkan PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep untuk menjaga pemerataan distribusi di tengah keterbatasan pasokan.
Direktur Utama PT WUS Sumenep, Zainul Ubbadi, mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya kuota yang diterima stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Ini bukan karena kelalaian pemerintah, melainkan disebabkan naiknya harga minyak dunia akibat perang,” kata Ibed saat berdialog di RRI Sumenep, Selasa (27/10/2026).
Zainul menjelaskan, anggaran subsidi dalam APBN 2026 ditetapkan sebelum kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya, kemampuan pemerintah menyediakan BBM dengan anggaran tersebut ikut berkurang.
“Kami sebagai pengelola sama dengan SPBU yang lain, hanya menerima sesuai dengan jatah yang diberikan,” ujarnya.
Dia menyebut, kuota Biosolar untuk SPBU yang dikelola PT WUS sebelumnya mencapai 8.000 liter per hari selama lima hari dan 16.000 liter per hari selama dua hari. Namun, total kuota yang diterima kini berkurang 16.000 liter.
Meski kuota berkurang, Zainul memastikan distribusi BBM di SPBU yang dikelola PT WUS tetap berjalan. Pengurangan hanya terjadi pada BBM bersubsidi, sedangkan ketersediaan BBM nonsubsidi masih melimpah.
Untuk menjaga pemerataan pasokan Biosolar, PT WUS membatasi pembelian berdasarkan jenis kendaraan. Mobil pikap dan minibus maksimal Rp200 ribu, truk maksimal Rp300 ribu, sedangkan bus besar dibatasi Rp500 ribu hingga Rp700 ribu.
“Kalau awal bulan biasanya lebih banyak stok,” tuturnya.
Zainul memprediksi keterbatasan Biosolar akan berlangsung hingga akhir 2026. Pasokan diperkirakan berpeluang bertambah pada 2027 seiring berlakunya APBN baru yang memungkinkan penyesuaian anggaran berdasarkan perkembangan harga minyak dunia.
“Kami minta maaf kepada masyarakat, mohon bersabar hingga akhir tahun,” ucapnya.
Hayat
Hayat adalah wartawan Lulusan Terbaik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta Tahun 2026.
