3 Pernyataan Berbeda Elite PDIP soal Wapres Pengganti Gibran
Nasional Today – Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai angkat bicara mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mereka menyampaikan pandangan berbeda, mulai dari kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan pengganti hingga kriteria sosok yang dinilai layak menduduki jabatan tersebut.
Sedikitnya ada tiga tokoh PDIP yang menyampaikan pandangannya, yakni Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto serta dua Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus dan Said Abdullah.
1. Hasto Kristiyanto: Pengisian Wapres Harus Sesuai Konstitusi
Hasto menegaskan, pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Sementara itu, keputusan strategis terkait sikap politik partai berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Hasto, dikutip dari ANTARA, Sabtu (14/11/2026).
Dia juga menyebut Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk mengisi jabatan yang kosong.
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” ujarnya.
2. Deddy Sitorus: PDIP Tak Ingin Ikut Campur
Berbeda dengan Hasto yang menyoroti mekanisme konstitusi, Deddy Sitorus menegaskan PDIP tidak ingin ikut campur dalam penentuan sosok pengganti Gibran.
Menurutnya, Presiden Prabowo lebih memahami sosok wakil yang dibutuhkan untuk membantu menjalankan pemerintahan.
“Itu hak prerogatif Presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur,” kata Deddy, dikutip dari detikcom, Sabtu (14/11/2026).
Deddy juga mengingatkan agar Prabowo mempertimbangkan kondisi ekonomi, geopolitik, dan tantangan pemerintahan sebelum menentukan calon pendampingnya.
3. Said Abdullah: Wapres Harus Tahu Diri
Sementara itu, Said Abdullah menyebut calon pengganti Gibran harus berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, memiliki kecakapan, dan berpengalaman dalam pemerintahan.
“Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (13/11/2026).
Said menilai wakil presiden harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan memahami posisinya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Hayat
Hayat adalah wartawan Lulusan Terbaik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta Tahun 2026.



