Sumenep, (Madura Today) – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan bagian dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati usai menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kamis (24/9/2029).
“Stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, karena ini merupakan bagian dari gambaran masa depan bagaimana anak-anak cerdas kita siapkan untuk generasi 2045,” kata Fauzi.
Bupati menilai, Pemkab Sumenep dalam beberapa tahun terakhir termasuk daerah yang cukup signifikan dalam menekan angka stunting.
Upaya tersebut akan terus diperkuat dengan pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya saat anak mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi sejak masa kehamilan.
Kelompok sasaran yang menjadi perhatian meliputi ibu hamil, ibu pascapersalinan dan menyusui, bayi, hingga balita.
Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari kader, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan kami dengan BKKBN Jawa Timur yang juga membahas penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan KB serta percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Shodiqin, mengatakan kedatangannya bertujuan memperkuat komunikasi dan meminta dukungan Pemda dalam menyukseskan program Kemendukbangga/BKKBN di Jawa Timur, khususnya di Sumenep.
Dalam pertemuan tersebut, BKKBN turut menyoroti keterbatasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Sumenep.
Dengan 27 kecamatan, jumlah PKB/PLKB yang tersedia saat ini hanya 21 orang, sehingga satu penyuluh harus membina sekitar 17 desa. Padahal idealnya satu PKB membina dua desa. Bahkan masih terdapat kecamatan yang belum memiliki penyuluh.
“Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kerja bersama dengan perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader KB dan unsur terkait lainnya,” ujar Shodiqin.
Selain itu, BKKBN juga menyoroti realisasi anggaran program KB. Dari alokasi sekitar Rp 7 miliar untuk Kabupaten Sumenep, realisasi hingga saat audiensi baru mencapai Rp 1,6 miliar atau 27 persen.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan KB dan percepatan penurunan stunting, termasuk pendampingan keluarga sasaran melalui kader TPK.
“Harapan kami, realisasi anggaran tersebut dapat dioptimalkan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat mencapai realisasi yang maksimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Administrator maduratoday.com
