Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Samioedin, berharap Penerimaan Siswa Baru (PSB) dilakukan dengan transparan.
Sekolah juga diminta memperhatikan kemampuan para orang tua siswa dalam melakukan pungutan. Apalagi pada masa Pandemi saat ini yang banyak masyarakat terkendala secara ekonomi.
“Sekolah harus transparan dan dengan jelas mencantumkan biaya yang harus dikeluarkan siswa secara rinci, seperti biaya pembangunan, seragam dan sebagainya, sehingga siswa dan orang tuanya akan mempertimbangkan kemampuannya untuk masuk ke sekolah tersebut,” ungkap Samioedin, Jumat (16/4/2021).
Menurut K. Sami’, terkadang ada sekolah yang kemudian mengumumkan biaya sekolah setelah siswa dinyatakan diterima dengan sejumlah dana yang harus dilunasi dalam waktu yang ditentukan, dan ketika tidak membayar bisa dibatalkan dan diganti siswa yang mampu membayar.
Hal itu, sambungnya, merupakan langkah tidak fair terhadap siswa yang hanya karena kendala biaya mendesak, untuk segera melunasi dan tidak ada kebijakan mengangsur beberapa bulan dan semacamnya lantas tak bisa melanjutkan.
“Seharusnya dari awal sudah memasukkan nominal biaya melalui surat edaran, sehingga ketika siswa mau mendaftar di sekolah tersebut sudah mempertimbangkan bersama kemampuan orang tuanya,” tandas Politisi PKB ini.
K. Sami’ juga berharap, khususnya bagi sekolah negeri tingkat atas maupun sekolah favorit di Kabupaten Sumenep tetap memperhatikan kemampuan siswa berprestasi, namun tidak memiliki kemampuan untuk diterima seperti halnya dengan pertimbangan membebaskan biaya sekolah dan sebagainya.
Meskipun diakuinya, jika sekolah untuk berkualitas pasti akan ada biayanya, namun yang terpenting harus transparan dan terukur. Sehingga sekolah berkualitas tersebut tidak hanya milik orang mampu, namun yang memiliki kemampuan terbatas juga berhak untuk mengenyam pendidikan dengan baik.
“Apalagi saat ini sudah banyak program pemerintah untuk pendidikan seperti beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan sebagainya, untuk menunjang biaya sekolah bagi siswa kurang mampu,” tandasnya.
Penulis : Rossy | Editor : Dewi Kayisna
