Sumenep, (Madura Today) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersinergi dengan Pemerintahan Desa dan Camat, untuk mempermudah proses sertifikasi aset tanah milik Pemkab.
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub), Hery Kushendrawan mengatakan berdasarkan daftar kartu inventarisasi barang dan tanah, aset Pemkab Sumenep tercatat sebanyak 2.200 bidang. 916 diantaranya sudah bersertifikat. Sisanya masih dalam proses. Pada bidang tanah tersebut, ada yang telah dimanfaatkan untuk perkantoran (OPD), ada juga yang berupa lahan pertanian.
“Jadi ada 1.300 an bidang tanah yang belum bersertifikat. Yang paling banyak milik Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PU,” katanya, Rabu (12/11/2025).
Ia mengakui ada beberapa kendala di lapangan untuk proses pensertifikasian tanah. Diantaranya harus menelusuri siapa pemilik lama tanah tersebut.
“Karena tanah ini kan cerita lama. Jadi kami harus menulusuri dulu, siapa pemiliknya, kalau sudah meninggal, siapa ahli warisnya, ada dimana, dan seterusnya. Belum lagi nanti untuk dokumen harus ada tanda tangan tetangga- tetangganya. Nah itu semua kan butuh waktu lama,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya, salah satu solusi yang dilakukan adalah melakukan sinergi dengan pihak desa dan kecamatan, untuk penelusuran data kepemilikan bidang tanah tersebut.
“Biasanya di desa atau di kecamatan itu ada datanya, asal-usul kepemilikan tanah. Kadang bentuknya persil atau bisa juga letter C. Itu yang kemudian kami telusuri,” ujar Heri.
Selain itu, sebagai bagian dari proses percepatan penerbitan sertifikat aset-aset tanah, Pemkab memberikan hibah berupa peralatan kantor seperti laptop, komputer PC, dan printer.
Hibah serupa juga dilakukan pada 2023. Pemkab Sumenep menghibahkan dua GPS Geodetic yang merupakan salah satu alat survei pemetaan untuk menentukan posisi suatu tempat.
“Target kami dalam waktu 5 tahun ini, tanggungan aset yang belum bersertifikat sekitar 1.300 an itu bisa diselesaikan,” pungkas Heri.
Administrator maduratoday.com
