Sumenep (Madura Today) – Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, KH. Imam Hasyim, mewakili Bupati menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD setempat, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menilai masukan dari seluruh fraksi sebagai bagian penting dalam menyempurnakan materi Raperda. Berbagai saran dan kritik yang disampaikan disebut akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pembahasan lanjutan.
“Pandangan umum fraksi akan kami jadikan dasar kajian untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas,” kata Imam Hasyim di hadapan peserta sidang.
Salah satu poin yang disorot adalah Raperda terkait penataan struktur perangkat daerah. Pemerintah memastikan penyesuaian organisasi akan terus dilakukan secara bertahap, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Di sisi lain, upaya penguatan ekonomi daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang bergerak di sektor keuangan berbasis syariah, sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Terkait Raperda penyertaan modal untuk BPRS Bhakti Sumekar, lanjut KH Imam Hasyim menjelaskan, bahwa sumber anggaran berasal dari hibah pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dipastikan tidak akan membebani keuangan daerah.
Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, termasuk memperluas akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha tani, khususnya di wilayah dengan karakter lahan kering.
“Harapannya, penyaluran pembiayaan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas,” ucapnya.
Sementara itu, dalam pembahasan Raperda pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi aset. Tidak hanya sebatas administrasi, pemanfaatan aset juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial.
“Pemerintah daerah pun berkomitmen memperkuat sistem pencatatan, inventarisasi, hingga pengelolaan aset secara profesional dan berkelanjutan, guna menunjang pembangunan daerah yang lebih efektif,” pungkasnya.
Administrator maduratoday.com
